Dr. Sri Juni Woro Astuti,M.Com. Dosen FISIP dan Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Wijaya Putra, kembali tampil menjadi presenter dalam Konferensi Nasional Doktoral Ilmu Administrasi 2011, yang diselenggarakan Oleh FISIP Universitas Indonesia pada tanggal 8-9 Desember 2011.
Selain hadir sebagai presenter, Yuni Woro selaku Wakil Sekjen Indonesia Association for Public Administration (IAPA) juga menghadiri Deklarasi Nasional Menuju Indonesia Bangkit, Birokrasi Bersih dan Melayani" di Balai Sidang Universitas Indonesia, Jakarta. Deklarasi tersebut dihadiri berbagai perwakilan dari lembaga legislative, eksekutif dan Yudikatif, Tokoh masyarakat, pengusaha, dan kalangan akademisi. Tercatat beberapa akademisi dari 16 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (termasuk Universitas Wijaya Putra) yang mendapat undangan menjadi deklarator dalam event tersebut.
Yuni Woro mempresentasikan papernya untuk kesekian kali di berbagai forum seminar dan konferensi baik di dalam maupun luar negeri, kali ini tema yang dibawakan adalah mengangkat “Revitalisasi system akuntabilitas: Best Practices e-procurement Pemerintah Kota Surabaya”. Paper tersebut memberikan penekaranan tersendiri bahwa dalam paradigma new public management, akuntabilitas tidak saja merupakan instrument tetapi juga tujuan. Hal ini mencerminkan betapa konsep akuntabilitas merupakan penciri / karakteristik utama yang harus diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Namun sejauh ini, akuntabilitas di Indonesia belum dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan, baik pada tataran pemerintah pusat maupun daerah. Fakta masih tingginya indeks persepsi korupsi di Indonesia sebagai bukti belum terwujudnya akuntabilitas lembaga-lembaga publik atau pemerintah. Berbagai konsep, kebijakan dan strategi inovasi juga telah banyak dikembangkan, salah satunya melalui penerapan e-Procurement yang saat ini diyakini merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Tulisan ini bermaksud membangun pemahaman yang lebih operasional tentang konsep akuntabilitas, dan bagaimana menggunakannya sebagai instrument penyelenggaraan good governance serta mewujudkannya sebagai tujuan yang harus dicapai. Melalui analisis best practice pemerintah kota Surabaya dalam penerapan e-procurement yang mampu membawa perubahan cukup signifikan bagi tumbuhnya nilai-nilai transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat merevitalisasi sistem akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar